Pemberian PNM Harus Tingkatkan Kinerja dan Setoran Deviden

17-02-2015 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja  mengapresiasi Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengambil keputusan memberikan Pinjaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN, sebab sebelumya BUMN hanya dituntut menyetor laba kepada Pemerintah.  Di lain pihak pemerintah tidak pernah memperbaiki atau merebilitasi mesin-mesin dan peralatan lain yang menyebabkan kinerjanya tidak meningkat.

Di sela-sela mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan Senin (16/2) sore, Menteri Rini sekarang memberikan PNM cukup besar. Tujuannya tidak lain mendukung rencana besar Presiden seperti swasembada pangan, dimana disitu terkait  kepentingan petani (pupuk) , Sang Hyang Seri,  kemudian swasembada gula  (PTPN Gula), juga program besar tol laut.  Ini baru pertama kali, dalam jumlah besar dan banyak BUMN,  dulu paling hanya satu atau dua BUMN yang disuntik permodalannya.

“Sekarang ini pemberian PNM jumlahnya banyak dan sekaligus. Masalahnya setelah pemberian PMN ini, bagaimana meningkatkan kinerja. BUMN tidak hanya dituntut setoran deviden, tetapi bagaimana meningkatkan kinerja dan setoran deviden juga meningkat,” tandas politisi dari Dapil Jabar ini.

Dari 35 BUMN yang diusulkan, Komisi VI Rabu (11/2) lalu memutuskan menyetujui suntikan dana PMN kepada 27 perusahaan dengan berbagai catatan dan rekomendasi    
Kucuran dana PMN sebesar Rp 37,276 triliun akan diberikan dalam bentuk tunai (cash) sebesar Rp 36,07 triliun dan nontunai Rp 1,206 triliun. Ketetapan itu didapat setelah sempat dipangkas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR menjadi Rp 39,92 triliun dari pengajuan awal sebesar Rp 48 triliun.

Komisi VI DPR juga menolak permohonan suntikan PMN untuk tiga BUMN. Tiga BUMN tersebut, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Jakarta Lloyd.

Khusus suntikan dana untuk proyek jalan tol, khususnya di Sumatera Selatan, Lili dengan antusias mendukung penyelesaian jalan Trans Sumatera termasuk di Sumatera Selatan. Pasalnya, dari daerah ini potensinya sangat besar  seperti tambang batubara, migas, pupuk Sriwijaya, petrokimia dan juga komoditas perkebunan.

Menurut dia, ke depan ekonomi pasti akan berkembang dan dia berkesempatan menjnjau ruas jalan sangat padat dan menimbulkan kemacetan panjang.  “ Karena itu pembangunan infrastruktur harus menjadi prirotas dan kami sangat mendukung,” ujarnya.

Sarana transportasi yang juga harus dikembangkan adalah kereta api, apalagi PT KAI dari angkutan batu bara saja bisa menyumbang negara sebesar Rp 3 triliun.  Juga penerbangan, potensi Sumsel cukup besar dan berdasarkan penjelasan Gubernur Sumsel, lebih cepat penerbangan dari Palembang ke Singapura disbanding ke Jakarta. “ Jadi semua mode angkutan harus menjadi prioritas untuk dikembangkan, apalagi Sumsel telah ditunjuk menjadi salah satu bagian tuan rumah Asian Games tahun 2018 mendatang,” jelas politisi dari Partai Golkar ini.(mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...